Korupsi telah menjadi masalah kronis di Indonesia, menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan menghambat pembangunan nasional. Salah satu solusi yang sering digaungkan untuk memerangi korupsi adalah penerapan pembuktian terbalik dalam kasus korupsi, khususnya terkait harta kekayaan para pejabat publik. Namun, pertanyaan besar yang mengemuka adalah: apakah anggota DPR, sebagai representasi rakyat yang memiliki kuasa legislasi, benar-benar berani mengesahkan undang-undang pembuktian terbalik ini?
Pembuktian terbalik adalah mekanisme hukum di mana pejabat publik yang diduga melakukan korupsi wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah. Berbeda dengan sistem pembuktian konvensional, di mana penegak hukum harus membuktikan bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana korupsi, pembuktian terbalik memindahkan beban pembuktian kepada terdakwa. Pendekatan ini dianggap efektif untuk mengungkap harta yang tidak wajar, terutama bagi pejabat yang hidup mewah namun tidak sebanding dengan penghasilan resmi mereka.
Meski konsep ini terdengar menjanjikan, implementasinya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi politik maupun hukum. Salah satu hambatan utama adalah resistensi dari kalangan pejabat dan politisi, termasuk anggota DPR sendiri. DPR, sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, memainkan peran krusial dalam mewujudkan kebijakan ini. Namun, pertanyaan mendasar adalah: apakah anggota DPR memiliki keberanian politik untuk mendukung dan mengesahkan undang-undang pembuktian terbalik, mengingat banyak di antara mereka yang juga menjadi subjek pengawasan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)? 
Secara historis, wacana pembuktian terbalik telah lama mengemuka, namun hingga kini belum ada kemajuan signifikan dalam bentuk regulasi yang mengikat. Salah satu alasan utama adalah potensi konflik kepentingan. Banyak anggota DPR yang memiliki kekayaan signifikan, baik yang diperoleh secara sah maupun yang dipertanyakan. Jika undang-undang pembuktian terbalik disahkan, mereka sendiri berpotensi menjadi target pemeriksaan. Hal ini menciptakan dilema: mendukung undang-undang ini berarti membuka pintu untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap diri mereka sendiri, sementara menolaknya dapat memicu kecurigaan publik bahwa mereka melindungi kepentingan pribadi atau kelompok.
Selain itu, isu pembuktian terbalik juga sering dihadapkan pada argumen konstitusional. Beberapa pihak berpendapat bahwa mekanisme ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pendukung pembuktian terbalik menegaskan bahwa mekanisme ini tidak melanggar konstitusi selama diterapkan dengan parameter yang jelas dan hanya menyasar pejabat publik yang memang memiliki kewajiban transparansi harta. Negara-negara seperti Hong Kong dan Singapura telah berhasil menerapkan pembuktian terbalik dengan hasil yang signifikan dalam pemberantasan korupsi, menjadi bukti bahwa pendekatan ini dapat efektif jika didukung oleh komitmen politik yang kuat.
Publik sendiri semakin vokal menuntut adanya reformasi hukum yang tegas untuk memerangi korupsi. Skandal-skandal besar yang melibatkan pejabat tinggi, termasuk beberapa anggota DPR, semakin memperkuat desakan untuk menerapkan pembuktian terbalik. Media sosial, termasuk platform seperti X, menjadi ruang di mana masyarakat mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap lambannya penanganan korupsi dan ketidakberanian DPR untuk mengambil langkah progresif. Banyak warganet yang menyuarakan bahwa DPR seharusnya menjadi pelopor dalam memerangi korupsi, bukan malah menghambat upaya tersebut.
Namun, keberanian DPR untuk mengesahkan undang-undang ini juga bergantung pada tekanan dari masyarakat sipil dan penegak hukum seperti KPK. Tanpa tekanan yang kuat, kecil kemungkinan DPR akan bergerak secara proaktif. Selain itu, perlu adanya konsensus di antara fraksi-fraksi di DPR, yang sering kali terpecah karena kepentingan politik masing-masing partai. Jika fraksi-fraksi ini mampu menyampingkan kepentingan politik jangka pendek demi kepentingan nasional, peluang pengesahan undang-undang pembuktian terbalik bisa meningkat.
Pada akhirnya, pertanyaan apakah anggota DPR berani mengesahkan undang-undang pembuktian terbalik bukan hanya soal keberanian politik, tetapi juga soal integritas dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. DPR harus menyadari bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif terus menurun akibat berbagai kasus korupsi yang melibatkan anggotanya. Mengesahkan undang-undang ini bisa menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa DPR serius dalam mendukung agenda antikorupsi.
Namun, tanpa tekanan publik yang konsisten dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, wacana pembuktian terbalik hanya akan tetap menjadi wacana. Masyarakat, media, dan organisasi antikorupsi harus terus mendorong DPR agar berani mengambil langkah berani ini. Hanya dengan kolaborasi yang kuat antara semua pihak, Indonesia dapat bergerak menuju tata kelola yang lebih bersih dan transparan. Apakah DPR berani? Waktu yang akan menjawab.