Dalam sistem demokrasi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran yang sangat penting sebagai representasi suara rakyat. Mereka dipilih melalui proses pemilu yang demokratis, dipercaya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, ketika amanah ini disia-siakan, ketika anggota DPR justru mendholimi rakyat yang mereka wakili, maka konsekuensinya bukan hanya kerugian duniawi, tetapi juga ancaman spiritual yang sangat serius, sebagaimana diisyaratkan dalam berbagai ajaran agama, termasuk ancaman “api neraka” bagi mereka yang menzhalimi orang lain.
Istilah “mendholimi” dalam konteks ini merujuk pada tindakan ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, atau pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Banyak kasus di Indonesia yang mencerminkan perilaku ini, mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pengabaian terhadap kebutuhan rakyat. Anggota DPR yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, terkadang justru terjebak dalam kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Mereka lupa bahwa jabatan yang mereka emban adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri atau mengejar kekuasaan semata.
— (Inspirasi dari nilai-nilai keadilan dalam ajaran agama)
Dalam perspektif agama, khususnya Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia, kezhaliman adalah dosa besar. Al-Qur’an dengan tegas menyebutkan bahwa orang-orang yang menzhalimi orang lain, apalagi rakyat yang lemah, akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Surah Al-Mutaffifin (83:1-4), yang mengutuk mereka yang curang dan menzhalimi orang lain:
“Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”
Meskipun ayat ini secara spesifik berbicara tentang kecurangan dalam perdagangan, prinsipnya dapat diterapkan pada konteks yang lebih luas, termasuk pengkhianatan amanah oleh pejabat publik.
Kezhaliman anggota DPR bisa terlihat dalam berbagai bentuk. Misalnya, ketika mereka mengesahkan undang-undang yang merugikan rakyat demi kepentingan segelintir elit, atau ketika mereka terlibat dalam skandal korupsi yang menghambur-hamburkan anggaran negara. Kasus-kasus seperti korupsi dalam pengadaan proyek infrastruktur, penyalahgunaan dana bansos, atau manipulasi anggaran sering kali melibatkan oknum DPR. Hal ini tidak hanya merugikan rakyat secara material, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
Selain itu, sikap apatis terhadap penderitaan rakyat juga merupakan bentuk kezhaliman. Ketika rakyat menghadapi masalah seperti kemiskinan, pengangguran, atau bencana alam, tetapi anggota DPR lebih sibuk dengan agenda politik atau pribadi, maka mereka telah gagal menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Rakyat yang memilih mereka berharap mendapatkan solusi, bukan sekadar janji-janji kosong atau retorika politik yang tidak berujung pada tindakan nyata.
Ancaman “api neraka” dalam judul ini bukanlah sekadar metafora atau ungkapan emosional. Dalam banyak tradisi agama, pejabat yang menzhalimi rakyat dianggap telah melakukan dosa besar karena mereka tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam ajaran Kristen, misalnya, terdapat peringatan dalam Yakobus 5:1-6 tentang hukuman bagi mereka yang menindas orang miskin dan menyalahgunakan kekayaan mereka. Dalam ajaran Hindu, konsep dharma menegaskan bahwa seorang pemimpin harus bertindak adil dan melindungi rakyatnya, atau ia akan menuai karma buruk.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi sistemik dalam lembaga DPR. Pertama, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama. Anggota DPR harus secara terbuka mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada rakyat, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan. Kedua, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang harus ditangani dengan tegas, tanpa memandang status atau koneksi politik. Ketiga, rakyat harus lebih aktif dalam mengawasi kinerja DPR melalui partisipasi politik, baik melalui media sosial, demonstrasi damai, maupun kanal-kanal resmi seperti pengaduan publik.
Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran moral dan spiritual di kalangan anggota DPR. Pendidikan etika dan nilai-nilai keagamaan dapat menjadi pengingat bahwa jabatan mereka bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab besar di hadapan Tuhan dan rakyat. Mereka harus menyadari bahwa setiap tindakan mereka akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.
Sebagai penutup, anggota DPR yang mendholimi rakyat bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menempatkan diri mereka dalam risiko spiritual yang besar. Ancaman “api neraka” adalah peringatan keras bahwa kezhaliman tidak akan dibiarkan begitu saja, baik oleh hukum dunia maupun oleh keadilan ilahi. Oleh karena itu, sudah saatnya anggota DPR kembali kepada esensi tugas mereka: melayani rakyat dengan integritas, keadilan, dan keikhlasan. Hanya dengan begitu, mereka dapat menjalankan amanah dengan baik dan terhindar dari murka rakyat serta hukuman yang lebih besar di akhirat.