Pejabat Negara Lebih Mementingkan Ego daripada Kewajibannya terhadap Rakyat
Isu pejabat negara yang lebih mementingkan ego pribadi daripada kewajiban terhadap rakyat memang kerap menjadi sorotan publik di Indonesia. Beberapa pengamat dan pejabat publik sendiri mengakui bahwa masih banyak pejabat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan menjalankan tugas utama sebagai pelayan masyarakat. Hal ini sering tampak dari perilaku yang tidak mencerminkan sikap kenegarawanan, gaya hidup mewah, hingga minimnya keteladanan dalam kepatuhan terhadap hukum dan etika publik.
Idealnya, pejabat negara diikat oleh aturan hukum dan etika yang mengamanatkan mereka untuk mengenyampingkan ego pribadi serta berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat luas. Kode etik di banyak institusi pemerintahan menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara harus memiliki integritas, sikap profesional, dan selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan sendiri. Benturan kepentingan, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang menjadi bentuk nyata dari sikap mementingkan ego yang mesti dihindari melalui penegakan integritas dan profesionalitas.
Terdapat pula harapan kuat agar pejabat negara meniru teladan di negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana politisi atau pejabat dilarang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, dan hanya diberi wewenang dalam batas yang jelas untuk melayani publik. 
Masyarakat dan sejumlah pejabat yang masih berintegritas terus mendorong agar pejabat negara benar-benar menempatkan kewajiban kepada rakyat sebagai prioritas utama, dan menjadikan kepentingan masyarakat serta kesejahteraan umum sebagai arah seluruh kebijakan publik. Namun, selama masih ada pejabat yang mengabaikan prinsip-prinsip ini, kritik dan tuntutan perubahan akan terus bergema.
